Munas IV Persaudaraan Janda-Janda Indonesia 'Stigma Negatif Terhadap Orangtua Tunggal

Senin, 6 November 2017 | 07:40 WIB

Dibaca: 1285

Munas IV Persaudaraan Janda-Janda Indonesia 'Stigma Negatif Terhadap Orangtua Tunggal

PESERTA MUNAS JANDA-JANDA INDONESIA TAHUN 2017

Jogja media pastvnews.com, Separuh total penduduk DI Yogyakarta adalah kaum perempuan. Sepertiga penduduknya terdiri anak 19,23% dari penduduk DIY terkategori kepala keluarga perempuan dari 215.091 perempuan kepala keluarga (Peka) adalah sebagian besar orangtua tunggal disebabkan cerai mati atau cerai talak.

Perempuan Anak,Perempuan Kepala Keluarga tetap menjadi focus ruang gerak program pemerintah,sampai saat ini belum semua segmen terpenuhi haknya, seperti hak hidup sejahtera atau terbebas dari permasalahan perempuan kepala keluarga (PEKA).

Demikian sambutan tertulis Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dr.RA Arida Oetami,M.Kes yang dibacakan Dra.Endah Sri Wahyuni,Kepala Subag Pengembangan Kelembagaan Perempuaan DIY, saat membuka Munas IV Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI)

“Armalah” di gedung DPD DIY Jalan Kusumanegara, Yogyakarta.(Ahad,5/10/20170).Munas IV PJJI diikuti dari Jawa Timur, Jawa Tengah,DIY, Gorontalo.

Hadir pula pendiri PJJI,anggota DPD DIY Drs.HM Hafid Asrom,dan tamu undangan lainnya.Dikatakan, beban dan tanggung jawab sebagai orangtua tunggal/janda cukup berat, sedang kemampuan kebanyakan sangat terbatas.

Dan yang menyakitkan, secara psikologis masih ada pandangan masyarakat terkait stigma orangtua tunggal (janda) demikian beratnya beban yang harus ditanggung PEKA,orangtua tunggal/janda.

Sementara UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan,hak dan kewajiban bagi semua warga Negara tanpa terkecuali. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk melindungi dan memberdayakan kaum termarginalkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut,sebagaimana diungkapkan Kasubag Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Ada tiga pilar diantaranya pemerintah,akademisi dan swasta.Pemerinah dengan berbagai program kebijakan sudah banyak melakukan action,namun jumlah yang harus ditangani cukup banyak, sehingga tidak mungkin semua permasalahn social ekonomi dapat dituntaskan tak terselesaikan.

Kalangan akademis dengan potensi SDM yang dimiliki telah melakukan berbagai kajian tentang permasalahan sosial ekonomi sebagai bahan penyusunan kebijakan.Pilar kalangan swasta dan peran lembaga swasta /organisasi masyarakat juga sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Di DIY sejak 1991telah berdiri lembaga yang memberi perhatian besar terhadap kaum termarginalkan, yakni PJJI “Armalah”.

Dalam perjalanan sejarahnya, PJJI telah cukup banyak berkiprah dalam mendampingi,memotivasi,memberdayakan kaum perempuan yang berstatus orangtua tunggal/ janda untuk menjadi pribadi mandiri,bermartabat,terhormat dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Anjar L /Isan R