Kembali Ke Index Video


Pedagang dan Nelayan Muncar Banyuwangi Keluhkan Regulasi ‘UPT.PPP Di Nilai Merugikan Rakyat Kecil

Jumat, 31 Januari 2025 | 22:00 WIB
Dibaca: 89
TIM MEDIA KONFIRMASI KE UP ppp MUNCARA BERIKAN MASUKAN DAN SARAN DI TERIMA UPT HADI ISWANDI

Banyuwangi Jawa Timur Pastvnews.com warta daerah, Masyarakat Nelayan Muncar Banyuwangi keluhkan regulasi retribusi di pelabuhan UPT. PPP Muncar.

Ketika tim awak media melihat langsung di lokasi seperti halnya mulai dari penataan pedagang hingga arus pergaulan bebas yang terjadi di pelabuhan UPT.PPP. di rasakan warga nelayan cukup meresahkan terbukti hasil investigasi mulai dari sewa air, listrik sewa lapak pedagang sejauh ini belum ada kejelasan mengkaiat regulasi tersebut.

Dari ketidak jelasan regulasi retribusi yang berlaku di pelabuhan UPT.PPP Muncar tentunya kedepan dibutuhkan tranparansi yang jelas agar pengguna fasilitas tidak terjadi masalah yang bissa memunculkan atau bahkan bissa memicu kerenggangan pemangku kibijakan dengan masyarakat.

Yang patut untuk di perbaiki atau misalkan mulai dari sewa menyewa perbulan hingga pertahun memang harus ada regulasi pasti, atas adanya fakta tersebut diduga ada indikasi regulasi tumpang tindih baik dari kabupaten maupun provinsi jatim dengan demikin maka perlu kebijkan yang lebih pro untuk rakyat.

Seperti yang di alami oleh Danil (50) tahun masyarakat nelayan Muncar Banyuwangi, yang juga berprofesi sebagai pedagang kepada tim jurnalis dan media pastvnews.com, mengeluhkan perihal kurang jelasnya regulasi yang pelabuhan Muncar.

Lebih lanjut nelayan tersebut menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPC LPRI atau lembaga pengawas reformasi Indonesia Agus Purwanto untuk mewakili masyarakat agar bisa dicarikan solusi. Dalam pertemuan tersebut Gayung pun bersambut segala keluhan masyarakat di tanggapi oleh Agus Purwanto untuk di carikan solusi yang terbaik.

Untuk sewa perbulan itu belum tentu sama nominalnya dengan pedagang lain yang ada di pelabuhan Muncar ini, kadang berbeda, yang kami butuhkan itu kejelasan nya karena berdagang di pelabuhan ini adalah salah satu mata pencaharian kami, uang segitu itu sangat besar,

apalagi ada tambahan denda sebesar satu persen untuk keterlambatan pembayaran,malah lapak saya di berikan tanda tulisan disegel oleh UPT.PPP, jujur saja saya shock mengetahui hal ini.

Saya sebagai pedagang jelas dan pasti akan membayar sewa tersebut, namun karena beberapa hari yang lalu beberapa hari ini libur panjang saya tunda dulu sampai libur panjang usai," jelas Danil pada jurnalis Kamis 30/01/2025

 

Atas pengakuan danel dan beberapa rekannya maka Agus Purwanto ketua DPC LPRI menyayangkan sikap yang di ambil oleh pihak UPT.PPP. "Sungguh sangat disesalkan apa yang dialami oleh masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh UPT.PPP.

Seharusnya UPT.PPP bisa memberikan edukasi tepat kepada masyarakat, karena UPT mewakili pemerintah maka seyogyanya bisa mengayomi serta memberikan solusi bagi masyarakat," ujarnya

 

Lebih lanjut Agus Purwanto menambahkan Kami LPRI adalah mitra pemerintah maupun masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial, namun apabila kemitraan kami tidak dianggap tentu kami akan melakukan pendampingan secara khusus sehingga nelayan dan pedangan di muncar kian membaik dan mendapat perhatian dan solusi yang tepat," tandasnya

Sementara itu Hadi Iswandi staf UPT.PPP meminta maaf atas kesalah pahaman yang terjadi di pelabuhan Muncar khususnya masyarakat nelayan dan pedagang kejadian tersebut akan kami evaluasi

Tentu saya minta maaf atas kesalah pahaman yang terjadi, semua masih bisa di musyawarahkan dengan baik, saya yakin semua ada solusinya. Dan kami dari UPT.PPP dipasti akan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat, ‘pungkasnya  (MSP)




Video Terkait


Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi