Perseteruan Presiden vs Wapres Berujung Pemakzulan ‘Pelajaran dari Filipina

Kamis, 6 Februari 2025 | 16:51 WIB

Dibaca: 441

Perseteruan Presiden vs Wapres Berujung Pemakzulan ‘Pelajaran dari Filipina

Filipina – media pastvnews.com, Berita mengejutkan datang dari Filipina. Parlemen negara itu memutuskan untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte setelah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) mendukung pemakzulan.

Berita ini dilaporkan oleh BBC News dalam artikel berjudul "Philippines feud escalates as lawmakers vote to impeach vice-president" (Feb 6, 2025), yang ditulis oleh Virma Simonette dan Joel Guinto.

Langkah ini menandai puncak dari perseteruan panjang antara Duterte dan Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., yang selama beberapa bulan terakhir telah membuat situasi politik di Filipina semakin panas.

MANUVER POLITIK

Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dituduh menyalahgunakan dana publik bernilai jutaan dolar dan bahkan dituduh mengancam akan membunuh Marcos. Ia membantah semua tuduhan tersebut dan menyebut bahwa pemakzulan ini adalah bagian dari manuver politik untuk menjatuhkannya.

Dengan keputusan parlemen ini, Senat Filipina kini akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan yang akan menentukan nasib Duterte.

Jika terbukti bersalah, Duterte tidak hanya akan kehilangan jabatannya, tetapi juga dilarang dari jabatan publik selamanya—sebuah pukulan besar bagi ambisinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.

Pemakzulan ini juga menjadi cerminan dari pecahnya koalisi politik yang awalnya dikenal sebagai UniTeam, sebuah aliansi strategis yang membawa kemenangan besar bagi Marcos dan Duterte dalam pemilu 2022.

Namun, perselisihan mulai terlihat ketika Duterte mengincar posisi Menteri Pertahanan tetapi hanya diberikan jabatan Menteri Pendidikan.

Ketidaksepakatan semakin mendalam ketika Marcos mulai mendekatkan Filipina ke Amerika Serikat, berlawanan dengan kebijakan pro-Tiongkok yang diterapkan oleh ayah Duterte, Rodrigo Duterte, selama masa kepresidenannya.

Selain itu, kebijakan Marcos dalam menangani perdagangan narkoba juga bertolak belakang dengan pendekatan keras yang diambil oleh Rodrigo Duterte. Politik Filipina, yang secara historis didominasi oleh dinasti-dinasti politik, kini memasuki babak baru.

PEMAKZULAN BERDAMPAK STABILITAS POLITIK DOMESTIK DAN GLOBAL

Konflik antara keluarga Marcos dan Duterte bukan sekadar pertarungan personal, tetapi juga mencerminkan pergeseran kekuasaan dalam politik nasional.

Pemakzulan ini tidak hanya akan berdampak pada stabilitas politik domestik tetapi juga pada hubungan Filipina dengan kekuatan global seperti AS dan Tiongkok.

Dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, keputusan politik di Manila memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar urusan dalam negeri.

Dari perspektif politik global, apa yang terjadi di Filipina bukanlah kasus unik. Negara-negara dengan sistem politik berbasis dinasti sering kali mengalami ketidakstabilan ketika kepentingan antar-kelompok berkuasa mulai bertabrakan.

Di banyak negara berkembang, konflik elite sering kali lebih menentukan arah kebijakan nasional dibandingkan dengan dinamika oposisi atau tekanan masyarakat sipil.

Filipina, dengan sejarah politik yang penuh gejolak sejak jatuhnya diktator Ferdinand Marcos Sr. pada 1986, kini kembali menghadapi ketidakpastian akibat persaingan elite yang tak terhindarkan.

KONFLIK INTERNAL ANTAR ELIT JADI ANCAMAN PEMERINTAH

Kasus ini juga bisa menjadi refleksi bagi Indonesia. Meskipun politik Indonesia memiliki struktur yang lebih terdesentralisasi dan sistem multipartai yang lebih kuat dibandingkan Filipina, konflik internal antar-elite tetap menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pertarungan kepentingan dalam lingkaran kekuasaan sering kali memengaruhi jalannya pemerintahan.

Kasus seperti konflik antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada 2009, serta ketegangan antara Joko Widodo dan beberapa tokoh dalam koalisinya, menunjukkan bahwa dinamika semacam ini juga bisa terjadi di Indonesia, meskipun dalam bentuk yang lebih halus dan terkontrol.

Dampak jangka panjang dari pemakzulan Duterte bergantung pada bagaimana masyarakat Filipina merespons.

Jika hal ini dipandang sebagai langkah untuk menegakkan supremasi hukum, maka demokrasi Filipina dapat memperoleh kembali legitimasi yang lebih kuat.

Namun, jika dianggap sebagai bentuk balas dendam politik yang dilakukan oleh kubu Marcos, maka Filipina dapat kembali masuk ke dalam siklus ketidakstabilan yang telah lama menjadi bagian dari sejarah politiknya.

INDONESIA PENTING MENJAGA KESEIMBANGAN KEKUASAAN

Bagi Indonesia, peristiwa ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Konflik antara presiden dan wakil presiden yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada ketidakstabilan politik yang lebih besar.

Dengan pemilu 2024 yang telah menghasilkan pemerintahan baru, dinamika politik di Indonesia juga harus diawasi agar tidak terjebak dalam skenario serupa yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan merugikan kepentingan nasional. (Syaefunnur Maszah)

Video Terkait

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar

*) Wajib Diisi