Kembali Ke Index Video

Pledoi Kasus YIS Sleman Advokad Berkata Onslaag Van Alle Rechtvervolging Onslaag Van Alle Rechtvervolging ’Mohon Terdakwa di Bebaskan dan Pulihkan Nama Baik

Sleman - media pastvnews.com, warta politik dan hukum, menyajikan sidang gugatan perkara ilai ijazah SD YIS  Sinduadi Sleman telah  yang masuk perdana 27 Juli hingga  September 2021 telah banyak menghadirkan saksi- saksi dari kedua belah pihak  baik dari  JPU maupun dari pihak yang memperingan Terdakwa Supriyanto.

Pada muatan sidang ini merupakan kelanjutan atau seri dua part 2 yang ditampilkan redaksi,kemudian ini asli dari pledoi Hudiyanto SH. Pengacara terdakwa yang dipaparkan dalam majelis sidang Hari Kamis 16 September 2021.

Dalam pledoi atau pembelaan di akhir laporannya tertulis : Berdasarkan  analisis  hukum  yang  telah  kami  lakukan  terhadap  surat  dakwaan maupun  surat  tuntutan,  terbukti  adanya  kejanggalan  –  kejanggalan  yang  timbul dalam  perkara  ini  sehingga  memberi  kesan  bahwa  kasus  ini  dipaksakan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  disidangkan  tanpa  memperhatikan  syarat  –  syarat  yang  diatur dalam  hukum  acara  pidana  dan  hati  nurani  sebagai  penegak  hukum  sebagai  profesi yang mulia.

Nah, para pemirsa bait di atas ini merupakan bagian dari pledoi yang kutip di akhir pledoi.  Untuk lebih jelasnya simak kelanjutan berikut ini.  Dan sidang akan kembali dibuka 20 September 2021 degan agenda replik duplik dari JPU.

Berikut  sambungan dari muatan sebelumnya Berjudul Pledoi advokad Hudiyanto SH. Dalam Kasus nilai Ijazah 2 mapel SD YIS terdakwa Supriyanto (Part 1)

• Saksi  menjelaskan  YIS  adalah  termasuk  dalam  Adelia  Monique  Kirana Ebener  adalah  satuan  pendiidkan  yang  diselenggarakan  atau  di  kelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi /diakui di negaranya atau lembaga pendidIkan di Indonesia

17 pada jalur formal  dan non formal yang sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan. • Saksi  menjelaskan  bahwa  sejak  1  Desember  2014  seluruh  sekolah  yang berlabel International di Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan  Pendidikan  Kerja  Sama  (SPK).

• Saksi  menyatakan  TIDAK  ADA  SANKSI  untuk  sekolah    SPK  yang  tidak mengajarkan mata pelajaran Agama dan PPKN secara langsung kepada siswa. Adelia  Monique  Kirana  Ebener  adalah  Warga  Negara  Asing  Saat  Mendaftar  di Sekolah  YIS  sehingga  secara  Aturan  Tidak  ada  Kewajiban  Memberikan  Pelajaran Agama dan PPKN kepada Siswa yang Warga Negara Asing (WNA) 18

32. Bahwa Pelapor Erika Handriati dalam laporan polisi mengaku jika anaknya yang bernama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  adalah  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) sehingga berdasarkan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014  maka YIS harus memberikan  pelajaran  Agama  dan  PPKN  secara  langsung  kepada  Adelia  Monique Kirana Ebener. 33. Bahwa dalam persidangan terungkap jika Adelia Monique Kirana Ebener adalah

(Ijasah)” adalah TIDAK TERBUKTI. 35. Bahwa hal yang paling penting dalam perkara ini adalah pembuktian mengenai keabsahan  nilai  mata  pelajaran  Agama  dan  PPKN  di  dalam  ijasah  Ijasah  SD  Adelia Monique Kirana Ebener. 36. Bahwa  pelapor  Erika  handriati  pada  awalnya  menyatakan  ijasah  atas  nama Adelia Monique Kirana Ebener adalah palsu karena nilainya palsu.

37. Bahwa pelapor Erika Handriati kemudian merubah pernyataannya dengan menyatakan  ijasahnya  sah  tapi  nilainya yang  tidak  sah  atau  palsu  karena mata pelajaran  agama  dan  PPKN  tidak  diajarkan  secara  langsung  kepada  anaknya selama bersekolah di YIS sejak tahun 2014 sampai 2016. 38. Bahwa  untuk  membuktikan  nilai  agama  dan  PPKN  adalah  sah  atau  tidak  maka

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 ahli yaitu : 19 1)  Erry Widaryana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;

2)  Dwi Agus Muchdiharto  dari Dinas Dikpora Propinsi Yogyakarta; 3)  Yogi Anggraena dari Kemendiknas Republik Indonesia; 39. Bahwa saksi Erry Widaryana pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 memberikan keterangan yaitu : • Mengenai nilai agama dan PPKN di dalam ijasah merupakan kewenangan dari  sekolah  masing-masing  dengan  syarat  mengikuti  aturan  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah.

• Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sleman  tidak  punya  kewenangan  terhadap Sekolah  Satuan  Pendidikan  Kerja  Sama  (SPK)   seperti  YIS  karena  ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. 40. Bahwa saksi Dwi Agus Muchdiharto  pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 memberikan keterangan yaitu : • Ijasah  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  nomornya  terdaftar  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DI Yogyakarta. • Mengenai nilai agama dan PPKN di dalam ijasah merupakan kewenangan dari  sekolah  masing-masing  dengan  syarat  mengikuti  aturan  yang  sudah

Sekolah  Satuan  Pendidikan  Kerja  Sama  (SPK)   seperti  YIS  karena  ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. 41. Bahwa  saksi  Yogi  Anggraena  pada  persidangan  tanggal  6  September  2021 memberikan keterangan yaitu : • Jabatan saksi adalah coordinator pengembangan kurikulum di Puskurbuk RI. 20 • Saksi  menjelaskan  YIS  adalah  termasuk  dalam  Adelia  Monique  Kirana Ebener  adalah  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  atau  di  kelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi /diakui di negaranya atau lembaga pendiidkan di Indonesia pada jalur formal  dan non formal yang sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan.

• Saksi  menjelaskan  bahwa  sejak  1  Desember  2014  seluruh  sekolah  yang berlabel International di Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan  Pendidikan  Kerja  Sama  (SPK).  SPK  sebagai  lembaga  pendidikan Indonesia  harus  mencari  mitra  kerja  satuan  pedidikan  yang  sama  dari luar negeri atau Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui  di  negaranya.

Hal  itu  tertuang  dalam   Permendikbud  Nomor  31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh  Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

• Berdasarkan  peraturan  tersebut  maka  sekolah    SPK  harus  menyesuaikan kurikulum di sekolahnya masing-masing. • Pelajaran agama dan PPKN sesuai Permendikbud harus diberikan kepada siswa di sekolah SPK yang warga negara Indonesia (WNI). • Untuk  siswa  yang  warga  negara  asing  (WNA)  tidak  wajib diberikan  mata pelajaran Agama dan PPKN. • Untuk pelajaran Agama dan PPKN karena bukan termasuk mata pelajaran

Admin untuk Memasukan Nilai ke Dalam Ijasah.  42. Bahwa job desk ORIN STEPHNEY sebagai Kepala Sekolah di YIS adalah bertanggung  jawab  seluruh  proses  akademik.  Kepala  Sekolah  adalah  jabatan tertinggi di sekolah YIS. Hal ini sesuai dengan bukti T-1. 43. Bahwa sesuai bukti T-1 maka tugas dan tanggung jawab ORIN STEPHNEY adalah Menetapkan Kurikulum, Menyelenggarakan Belajar Mengajar, Mengadakan Ujian Sekolah,  Mengikuti  Ujian  Nasional,  Memeritahkan  Guru  dan  Staf  Mengikuti Persiapan  Ujian,  Menerima  Laporan  Nilai  Mata  Pelajaran  dan  Memerintahkan Admin untuk Memasukan Nilai ke Dalam Ijasah.

45. Bahwa  hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  bukti-bukti  surat  dan  keterangan  saksi yang  sudah  diperiksa  di  persidangan  yaitu  Hanna  (Saksi  dari  Pelapor),  Joko Susilo (saksi dari Pelapor), Veronika Swanti, Wiwin Prati Wanggini, Kencana Devia Candra dan Benedikta Setiyani.

Administrasi (ANNA INDAH SYLVANA) melaporkan pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Sekolah. 47. Bahwa  bukti  T-6  yaitu  Surat-surat  PERINTAH/TUGAS  DARI  KEPALA  SEKOLAH (ORIN STEPHNEY) kepala guru dan staff sekolah yang membuktikan jika Kepala Sekolah sejak awal mengetahui proses penyelengaraan Ujian Nasional termasuk diantaranya  memerintah  kepala  guru-guru  dan  semua  staff  untuk  melakukan 22 persiapan uji coba pelaksanaan Ujian Nasional merangkum nilai dan memasukan nilai ke dalam Ijazah.

LAWRASIA lulusan 2016 yang membuktikan jika ORIN STEPHNEY sebagai Kepala Sekolah  YIS  dengan  sadar  mengetahui  ada  nilai  Agama,  dan  PPKN  di  dalam Ijazah  dengan  menandatangani  Ijazah  tersebut.  Walau  dua  mata  pelajaran secara khusus dan langsung oleh Guru Agama dan guru PPKN.

 50. Bahwa  bukti  T-9  yaitu  Surat  Penugasan  Kepala  Skolah  (Orin  Stephney)  Kepada Supriyanto  (bendahara)  yang  membuktikan  jika  Orin  Stephney  selaku  Kepala Sekolah mengetahui seluruh tahapan ujian nasional dengan menugaskna Supriyanto sebagai bendahara untuk mengelola data pendidikan pada situs:http//sdm.data.kemendikbud.go.id 51. Bahwa keterangan dari Veronika Swanti pada persidangan tanggal 2 September

2021 yang menerangkan :  • Secara struktur terdakwa Supriyanto tidak mempunyai kewenangan untuk  memberikan  perintah  kepada  admin  yang  bernama  Anna  Indah Sylvana. • Admin diberikan tugas langsung oleh kepala sekolah. • Bukti T-6 dan T-9 adalah benar tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah Orin Stephney yang ditujukan kepada guru dan staf terkait dengan penilaian dan persiapan untuk ujian sekolah dan ujian nasional. 

• Kepala Sekolah Orin Stephney pasti mengetahui adanya nilai agama dan PPKN di dalam ijasah karrena Orin menanda-tangani ijasah walau 2(dua) mata pelajaran tersebut tidak diajarkan secara langsung di sekolah YIS. • Saksi pernah mengikuti try out atau uji coba untuk ujian  di sekolah lain atas perintah atau penugasan secara tertulis dari Kepala Sekolah Orin

Stephney. 52. Bahwa keterangan dari Wiwin Prati Wanggini pada persidangan tanggal 2 September 2021 yang menerangkan : 23 • Kepala  sekolah  Orin  Stephney  yang  memberikan  tugas  kepada  staf  dan guru secara tertulis atau secara lisan. • Bukti  T-6  dan  T-9  adalah  benar  tugas  yang  diberikan  oleh  Kepala Sekolah  Orin  Stephney  yang  ditujukan  kepada  guru  dan  staf  terkait dengan penilaian dan persiapan untuk ujian sekolah dan ujian nasional.  53. Bahwa  keterangan  dari Kencana Devia Candra pada  persidangan  tanggal  6

September 2021 yang menerangkan : • Saksi adalah guru bahasa Indonesia. • Terdakwa  Supriyanto  tidak  dapat  memerintah  atau  menyuruh  Admin Anna Indah Sylvana memasukan nilai ke dalam ijasah. • Bendahara  Sekolah  atau  Terdakwa  Supriyanto  tidak  punya  kewenangan untuk hal-hal yang terkait akademik. • Kepala  sekolah  Orin  Stephney  yang  memberikan  tugas  kepada  staf  dan

guru secara tertulis atau secara lisan. • Bukti  T-6  dan  T-9  adalah  benar  tugas  yang  diberikan  oleh  Kepala Sekolah  Orin  Stephney  yang  ditujukan  kepada  guru  dan  staf  terkait dengan penilaian dan persiapan untuk ujian sekolah dan ujian nasional.  • Saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Sekolah Orin Stephney untuk menjadi pengawas ujian di sekolah lain dengan diberikan surat penugasan.

54. Bahwa keterangan dari Benedikta Setiyani pada persidangan tanggal 6 September 2021 yang menerangkan : • Bendahara tidak dapat memerintah Admin • Untuk nilai di ijasah adalah tanggung jawab Kepaka Sekolah. • Admin  hanya  dapat  diperintah  oleh  Kepala  Sekolah  untuk  memasukan nilai kedalam ijasah. • Kepala  sekolah  Orin  Stephney  yang  memberikan  tugas  kepada  staf  dan guru secara tertulis atau secara lisan.

• Bukti  T-6  dan  T-9  adalah  benar  tugas  yang  diberikan  oleh  Kepala Sekolah  Orin  Stephney  yang  ditujukan  kepada  guru  dan  staf  terkait dengan penilaian dan persiapan untuk ujian sekolah dan ujian nasional.  • Orin  Stephney  pernah  diberikan  TEGURAN  oleh  sekolah  karena  pernah tidak  membuat  laporan  kegiatan  kepada  Yayasan  yang  membuat  salah satu  orang  siswa  (BUKAN  ERIKA  HANDRIATI)  komplain  atau  keluhan  dan mengadukan masalah kepada Yayasan.

Tidak  Ada  Konfrontasi  Saksi  dengan  Terdakwa  atau  Saksi  dengan  Saksi  Selama Proses  Penyidikan  Sehingga  Terdakwa  Supriyanto  menjadi  Korban  atas  Perkara Pidana yang Sebenarnya Tidak Pernah Terjadi alias Perkara Ghoib  55.  Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa disebutkan

“Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO  Bin  SUGIMIN  (Alm)  pada  hari,  tanggal  yang  tidak  dapat  diingat lagi  pada  bulan  Oktober  2016  sekira  jam  10.00  WIB  atau  setidak-tidaknya pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Oktober  2016  atau  setidak-tidaknya  pada suatu  waktu  dalam  tahun  2016  bertempat  di  Yogyakarta  Independent  School

Yang beralamat di Jln Cendrawasih Nomor  01 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Sleman  yang  berwenang  memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam  suatu  akta  otentik  mengenai  sesuatu  hal  yang  kebenarannya  harus dinyatakan  oleh  akta  itu,  dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian...”. 

56. Bahwa  dakwaan  tersebut  hanya  berdasarkan  CERITA  yang  dibuat  oleh  Anna Indah Sylvana sebagai admin di sekolah YIS. CERITA YANG DIBUAT OLEH SEORANG DIRI, 57. Bahwa dalam persidangan terbukti berdasarkan saksi-saksi yang bernama Veronika  Swanti,  Wiwin  Prati  Wanggini,  Kencana  Devia  Candra  dan  Benedikta Setiyani  di persidangan serta bukti-bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7,  T-8  dan  T-9  di  terungkap  jika  Anna  Indah  Sylvana  adalah  orang  yang memasukan  nilai  ke  dalam  Ijasah  atas  perintah  atau  disuruh  oleh  Kepala Sekolah yang bernama Orin Stephney.

63. Bahwa  akibat  tidak  ada  konfrontasi  maka  proses  penyidikan  tidak  menemukan kebenaran  materiil.  Apalagi  terbukti  jika  DONGENG  ATAU  PERISTIWA  HUKUM  yang dibuat oleh penyidik dan diteruskan oleh Jaksa dalam  proses persidangan

pada persidangan tanggal 9 September 2021 yang memberikan keterangan : • Ijasah  untuk  Siswa  SD  YIS  sudah  ditanda-tangani  oleh  Ibu  Tri  Hadiati selaku Kepala Sekolah SD Karitas pada bulan Juni 2016. • Ijasah  tersebut  pasti  sudah  ada  nilainya  ketika  diantar  oleh  Terdakwa Supriyanto kepada Ibu Tri Nur Hadiati pada bulan Juni 2016. 26 • Setelah Ijasah tersebut diterima oleh Ibu Tri Nur Hadiati maka pada hari yang  sama  di  bulan  Juni  2016,  Ijasah  tersebut  dikembalikan  kepada

Terdakwa untuk dibawa kembali ke Sekolah. 66. Bahwa  hal  ini  dibuktikan  melalui  eterangan  Ahli  Dwi  Agus  Muchdiharto  (Dinas Dikpora Propinsi Yogyakarta) pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 yang memberikan keterangan : • Ijasah  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  nomornya  terdaftar  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DI Yogyakarta.

• Ijasah  dengan  nilainya  yang  sudah  lengkap  tersebut  sudah  terdaftar  di Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Propinsi  DI  Yogyakarta  pada bulan Juni 2016. 67. Bahwa  apabila  penyidik  melakukan  konfrontasi  maka  perkara  ini  tidak  perlu dilanjutkan di Pengadilan Negeri Sleman dengan korban yang bernama Supriyanto sudah masuk penjara selama 5 bulan lebih. Hal ini karena : 1)  Supriyanto TIDAK PERNAH MENYURUH Anna Indah Sylvana untuk memasukan  nilai  agama  dan  PPKN  ke  dalam  Ijasah  SD  atas  nama  Adelia Monique Kirana.

2)  PERISTIWA  HUKUM  MENYURUH  MEMASUKAN  NILAI  AGAMA  DAN  PPKN  DI BULAN  OKTOBER  2021  ADALAH  TIDAK  PERNAH  ADA  ALIAS  GHOIB  karena Ijasah  SD  dengan  nilainya  termasuk  nilai  mata  pelajaran  Agama  dan PPKN  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener    sudah  ditanda-tangani oleh    Ibu  Tri  Hadiati  selaku  Kepala  Sekolah  SD  Karitas  pada  bulan  Juni 2016 dan nomornya terdaftar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DI Yogyakarta di bulan Juni 2016.

 V. ANALISIS YURIDIS Pembahasan mengenai unsur-unsur yang dinyatakan  oleh Penuntut Umum adalah : A. Pasal 266 ayat (1) KUHP Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek  tentang  sesuatu  kejadian  yang  kebenarannya  harus  dinyatakan  oleh  akte itu,  dengan  maksud  akan  menggunakan  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan  akte itu  seolah-olah  keterangannya  itu  cocok  dengan  hal  sebenarnya,  maka  kalau  dalam. mempergunakannya  itu  dapat  mendatangkan  kerugian,  dihukum  penjara  selama-

lamanya tujuh tahun. Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP  tersebut, meliputi: a)  unsur  subjektif:  dengan  maksud  untuk  menggunakannya  atau  untuk  menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran; b)  unsur-unsur objektif : 1)  barang siapa; 2)  menyuruh  mencantumkan  suatu  keterangan  palsu  mengenai  suatu  hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta  tersebut; 3)  di dalam suatu akta otentik; 4)  jika penggunaannya dapat menimbulakan sesuatu  kerugian.  

Dengan disyaratkannya suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangannya  sesuai  dengan  kebenaran  di  dalam  rumusan  Pasal  266  ayat  (1)  KUHP, maka  sudah  jelas  tindak  pidana  yang  dilakukan  harus  dengan  sengaja  (opzettelijk delict).

Saksi,  Terdakwa  dan bukti-bukti  surat  maka SUPRUYANTO TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 266 AYAT (1) Karena : 28 1)  Tidak ada kehendak Supriyanto menyuruh  Anna Indah Sylvana untuk memasukkan  keterangan  palsu  ke  dalam  suatu  akta  otentik  mengenai  sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Hal  ini  dapat  dibuktikan  melalui  keterangan  saksi-saksi  dipersidangan  yaitu Veronika  Swanti,  Wiwin  Prati  Wanggini,  Kencana  Devia  Candra  dan  Benedikta Setiyani    yang  seluruhnya  menerangkan  bahwa  Supriyanto  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menyuruh  Anna  Indah  Sylvana  memasukan  nilai  kedalam ijasah SD atas nama Erika Monique Kirana Ebener.  YANG MEMILIKI KEWENANGAN  MENYURUH  MEMASUKAN  NILAI  ADALAH  KEPALA  SEKOLAH  YANG BERNAMA ORIN STEPHNEY.

Hal  ini  juga  dibuktikan  melalui  bukti  surat  T-1,  T-2,  T-3,  T-5,  T-6,  T-7,  T-8 dan T-9. Sehingga  CERITA  Anna  Indah  Sylvana  hanya  merupakan  dongeng  tunggal  yang tidak dapat menjelaskan peran dan kehendak Supriyanto  2)  Mencantumkan  suatu  keterangan  palsu  mengenai  sesuatu  hal  didalam  suatu akta otentik adalah premature atau tidak pernah ada. Ahli  yang  hadir  di  persidangan  yaitu  Erry  Widaryana  dari  Dinas  Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Agus Muchdiharto  dari Dinas Dikpora Propinsi Yogyakarta dan Yogi Anggraena dari Kemendiknas Republik Indonesia menyatakan : • Nilai  agama  dan  PPKN  di  dalam  ijasah  merupakan  kewenangan  dari sekolah  masing-masing  dengan syarat  mengikuti  aturan  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah. • Mata  pelajaran  agama  dan  PPKN  tidak  termasuk  mata  pelajaran  yang

masuk di ujian nasional.  • Ijasah  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  nomornya  terdaftar  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DI Yogyakarta. • Untuk pelajaran Agama dan PPKN karena bukan termasuk mata pelajaran yang  diuji  secara  nasional  melalui  ujian  nasional  maka  nilai  di  ijasah diserahkan kepada sekolah baik cara dan mekanismenya.

• Kemendiknas  RI  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  masuk  dalam  wilayah nilai di ijasah karena itu kewenangan sekolah. • Kemendiknas  RI  tidak  bisa  menyatakan  nilai  mata  pelajaran  Agama  dan PPKN di dalam ijasah SD atas nama Adelia Monique Kirana Ebener adalah sah atau tidak karena nilai Agama dan PPKN adalah menjadi kewenangan sekolah. • Apabila ijasah tersebut sah dan terdaftar di Dinas Pendidikan  maka nilai dalam ijasah tersebut  tersebut adalah SAH SECARA HUKUM.

3) Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan  kebenaran. Bahwa Terdakwa Supriyanto tidak pernah terlibat dalam pencantuman nilai didalam Ijasah sebagaimana keterangan saksi dan bukti-bukti surat.

Bahwa  saksi  Supriyanto  tidak  pernah  meminta  kepada  Erika  Handriati  untuk  menggunakan Ijasah tersebut karena Supriyanto memang tidak punya kewenangan  untuk  mengajak  dan  menyuruh  orang  lain  untuk  menggunakan Ijasah. 4)  Tidak ada kerugian yang dialami oleh Pelapor Erika Handriati baik moril dan

materil karena : • Ijasah  SD  Karitas  adalah  ijasah  untuk  tahun  kelulusan  tahun  2016  yang sudah  dipergunakan  oleh    Adelia  Monique  Kirana  Ebener  untuk  pindah

sekolah ke SMP Olivan tanpa ada masalah. • Sekolah  International  atau  SPK  seperti  YIS  menggabungkan  pelajaran Agama  dan  PPKN  dengan  mata  pelajaran  lain  karena  nilai  tersebut diambil  dari  penilaian  siswa  dalam  pembelajaran  di  sekolah  mengenai kehidupan sehari-hari.  • Mengenai nilai agama dan PPKN di dalam ijasah merupakan kewenangan dari  sekolah  masing-masing  dengan  syarat  mengikuti  aturan  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah.

 • Mata  pelajaran  agama  dan  PPKN  tidak  termasuk  mata  pelajaran  yang masuk di ujian nasional. • Ijasah  SD  Karitas  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  pasti  akan diminta  oleh  Sekolah  yang  Baru  di  tingkat  SMP  sebagai  syarat  untuk melanjutkan  sekolah.  Tidak  bisa  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  atau siswa  lain  pindah  sekolah  ke  jenjang  lebih  tinggi  tanpa  menggunakan ijasah.

Itu syarat mutlak. 30 • Ijasah  atas  nama  Adelia  Monique  Kirana  Ebener  nomornya  terdaftar  di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DI Yogyakarta. • Adelia Monique Kirana Ebener tidak dapat pindah sekolah ke jenjang SMP tanpa menggunakan Ijasah SD yang dikeluarkan oleh SD Karitas. 

• Saksi  menyatakan  TIDAK  ADA  SANKSI  untuk  sekolah    SPK  yang  tidak mengajarkan  mata  pelajaran  Agama  dan  PPKN  secara  langsung  kepada siswa. Berdasarkan Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur pidana pasal 266 ayat (1)  KUHPidana  tersebut  maka  atas  nama  KEADILAN,  terdakwa  SUPRIYANTO  Bin  SUGIMIN (Alm) harus dibebaskan dari dakwaan pasal 266 ayat (1) KUHPidana

VI. KESIMPULAN Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Bahwa  berdasarkan  analisis  hukum  yang  telah  kami  lakukan  terhadap  surat  dakwaan maupun  surat  tuntutan,  terbukti  adeanya  kejanggalan  –  kejanggalan  yang  timbul dalam  perkara  ini  sehingga  memberi  kesan  bahwa  kasus  ini  dipaksakan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  untuk  disidangkan  tanpa  memperhatikan  syarat  –  syarat  yang  diatur dalam  hukum  acara  pidana  dan  hati  nurani  sebagai  penegak  hukum  sebagai  profesi yang mulia.

Bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami tim penasihat hukum Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) menyatakan menolak pendapat Jaksa tersebut dan  tetap  pada  suatu  keyakinan  bahwa  setiap  proses  peradilan  haruslah  didasarkan pada  suatu  ketentuan  hukum  dengan  sistem  acara  yang  dianut  dalam  hukum  positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. 

31 Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikit pun dan oleh karena peradilan  apapun  yang  dihadapkan  kepada  Terdakwa  tidak  akan  mengubah  sesuatu fakta  bahwa  Terdakwa  tidak  melakukan  perbuatan  seperti  apa  yang  diuraikan  dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kami, tim Penasihat Hukum menyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri  kami  atau  dendam,  tetapi  hanya  didasarkan  kepada  tanggung  jawab  untuk

menjalankan tugas dan profesi masing –  masing dengan sebaik – baiknya yang berpedoman  pada  etika  dan  norma  hukum  yang  akhirnya  kesemuanya  itu  berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing – masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan (pleidoi) ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada keterangan-keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa dan bukti-bukti surat yang sah maka sesuai dengan hakikat Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah, melakukan perbuatan – perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya seperti dalam dakwaan dan surat tuntutan.

VII. PERMOHONAN dan PENUTUP

Majelis Hakim yang kami muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang Kami hormati. Bahwa  oleh  karena  persidangan  dan  nota  pembelaan  (pleidoi)  ini  telah  selesai  kami uraikan satu persatu, maka dengan kerendahan segala hati kami tim penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.

2.  Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) dari dakwaan– dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya  melepaskan  Terdakwa  SUPRIYANTO  Bin  SUGIMIN  (Alm)  dari  semua tuntutan  hukum  (onslaag  van  alle rechtvervolging)  sesuai  dengan  Pasal  191 ayat (2) KUHAP 3.  Membebaskan Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) dari Tahanan 4.  Mengembalikan nama baik Terdakwa SUPRIYANTO Bin SUGIMIN (Alm) di masyarakat. 5.  Membebankan biaya perkara kepada Negara. 32 Atau Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  kami  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex aequo  at  bono)  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak  –  hak  dasar  (azasi)  Terdakwa sebagai  manusia.  Semoga  Allah  SWT  memberikan  keberkahan  kepada  Majelis  Hakim

Yang Mulia.

Video Terkait

• Komisi Yudisial ‘Proses Seleksi Hakim Agung - Hakim Ad Hoc Harus Ttransparan Serta Akuntabel
• Pledoi Advokad Hudiyanto SH Dalam Kasus Nilai Ijazah 2 Mapel SD YIS Terdakwa Supriyanto (Part 1)
• Masa Pandemi Warga Padukuhan Gunungasem Ngoro-oro Patuk Masih Eksis Gelar Rasulan
• Masa mandemi new normal penghobi burung sudah banyak turun ke lomba
• Perundingan Bipartit PT.SRR Sementara Buntu Karyawan Minta Pesangon Normal 1, 4 Milyar ?
• Asmindo DIY Inisiasi Gelar Pameran Secara Virtual Seluruh Indonesia
• Peternak perkutut masih eksis walaupun kondisi negara di guncang virus covid 19
• Dampak Akibat Covid 19 Lama Industri Rambak Segoroyoso Terancam Bangkrut
• Relawan Bacabup Ini Kunjungi Warga Ringankan Beban
• KH Fahmi Basya 'Seluruh Dunia Menyatakan Perang Melawan Virus' Perang Dunia III
• Hampir 2 Pekan Jalan Jogja Wonosari - Patuk Gunungkidul Lengang
• Gerakan Penyemprotan Disinfektan Pemdes Terbah Patuk Libatkan Berbagai Element
• Pasangan Balon Cawub -Bacabup Ini Siap Bertarung Dikancah Pemilukada 2020
• Biawak akan serang petugas pembersih sedimen di tangkap
• Relawan "NO-TO" Lakukan Upaya Pemberantasan Covid -19
• Dwiyono Kades Terpilih Desa Kedungpoh Nglipar Menang Raih 1542 Suara
• Telaga Towati Tepus Gunungkidul Bebas Dari Polusi Udara Jahat.
• Pesona Wisata Beton Ponjong Gunungkidul
• YOGJA YOUTH FARMING" BEROPSESI JADI LABORAT PELESTARIAN ALAM
• IMOGIRI BERTEKAD LESTARIKAN SENI DAN BUDAYA WISATA
• Antisipasi kenakalan siswa SMPN 2 Jetis Bantul Jalin Komunikasi Dengan Wali Murid
• Cakades Joko Purnomo Kedungkeris Nglipar disambut meriah warga
• Bunga amarilis primadona yang bisa dikembangan diberbagai wilayah
• Angin Puting Beliung Menerjang SDN Waduk Sedikitnya 8 Rumah Warga Rusak
• Budi Oetomo Prasetyo Ponjong Gunungkidul Jabarkan Ide Nawa Karsa Manunggaling Cipta
• Jalan menuju Wisata Ke Pesisir Selatan Bantul Mulus
• Bantuan Beras Meringankan Beban Santri Dan Pengelola Ponpes
• Budi Oetomo Gunungkidul ‘Menjawab Panelis ‘Restrukturisasi Birokrasi Dan APBD Harus
• Inilah 11 Wajah Bacabup Gunungkidul 2019 Via Nasdem 'Siapakah Yang Pantas ?
• Nasdem Menjaring 11 Bacalon Bupati Gunungkidul
• Lulusan Akademi Komunitas Seni Budaya di Wisuda Sultan
• Inilah Obyek Pendidikan Semburan Air Melengkung Taman Pintar Yogya
• Zaman Kolonial Jepang Pakaian Saja Susah Baju Yang Ada Goni Seperti Ini
• Ikut Senam Sehat 2019 HUT Golkar Bantul 2 Warga Raih Sapi dan Motor
• Menikmati Semilir Angin Di Embung Merdeka Bantul'