Dewan Gunungkidul Kungker Oke “Serap Aspirasi Rakyat Lambat ?

Jumat, 25 September 2015 | 13:29 WIB

Dibaca: 1625

Dewan Gunungkidul Kungker Oke “Serap Aspirasi Rakyat Lambat ?

DODY WIJAYA KETUA KOMISI D DPRD GUNUNGKIDUL

Gunungkidul-PASTVNEWS.COM, warta daerah, satu di antara kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, adalah kunjungan kerja (Kungker) ke lain Provinsi guna belajar tata kelola dan kinerja demi mensejahterakan rakyat segera terlaksana.

Yang menarik dewan Kabupaten Gunungkidul saat kunker dapat dilaksanakan secara cepat dan kompak, namun untuk kinerja secara umum dalam menangkap aspirasi dari warga, pantauan media rasanya kerja anggota dewan masih kurang memuaskan masyarakat, bahkan bisa terkesan lamban.

Sebagai contoh, Salah satunya kinerja Komisi D, yang terkesan lamban untuk menyikapi permasalahan dugaan kongkalikong dana bantuan (Bansos) Dinas pendidikan kabupaten Gunungkidul, belum di lakukan, walaupun permasalahan tersebut sudah di sampaikan beberapa kali, bahkan dimuat media masa, baik cetak maupun elektronik online.

Kenyataannya seperti halnya Dewan di komisi D, seolah santai-santai aja, tidak segera merespon, informasi bansos di 14 SD yang menjadi pergunjingan warga gunungkidul, sehingga lambannya ini malah pula ada kesan mandul.

Beberapa kali gedung dewan (DPRD) kosong mlompong karena para anggota dan pimpinannya sedang melakukan kunjungan kerja (Kungker), sehingga bagi masyarakat yang sedianya menyampaikan informasi serta jaring aspirasi kepentingannya harus menunggu usai melakukan Kungker.

Keluhan warga saat gedung dewan mlompong”menanyakan kenapa hanya kunjungan kerja saja yang seolah bisa direspon cepat, kemudian lagi - lagi “muncul keluhan apakah ketugasan utama DPRD hanya kunjungan kerja ?,

Bila kinerja yang lain tak di imbangi maka ini sangat disanyangkan, serta mengecewakan masyarakat, karena harapan masyarakat, wakil mereka di DPRD dapat cepat menjaring aspirasi sehingga dapat maksimal dan tidak loyo.

Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Gunungkidul, M. Dodi Wijaya, kepada awak media 7 September 2015 setelah kunker” berjanji akan segera mengambil langkah serta menindak lanjuti terkait masalah Bansos.

Seusai Kunker, wartawan media menghubungi via selulernya Dodi Wijaya, namun Dirinya justru memberikan jawaban tidak singkron dari awal, bahkan malah mengatakan, terkait dana Bansos di 14 SD di Gunungkidul 2014-2015, tidak bisa berbuat banyak, Dody mengatakan “ternyata itukan anggaran pusat (APBN) bukan APBD”, papar Dodi seolah beralasan.

Melihat kinerja beberapa anggota dewan “ seperti ini tentunya patut di pertanyakan”karena apa bedanya sumber dana dari APBD maupun APBN ?,

Sebab semua itu juga merupakan bagian dari kinerjanya, dimana sekolahan sekolahan yang di bangun ataupun hal yang terkait dengan warga DPRD lebih punya polese dan wewenang dari pada masyarakat umum.

Dengan demikian apakah DPRD itu hanya mempunyai wewenang untuk pengawasan angaran daerah (APBD) saja padahal itu di wilayahnya ?

Tentunya jika dewan kurang merespon informasi dan aspirasi warga di bidang apapun maka “masyarakat di kemudian hari jelas akan menilainya sendiri, seperti mandulkah, optimalkah, atau aspiratifkah kinerja anggota dewan (tim red/mg)