Dampak Covid 19 Sebanyak 11.000 Warga Menjadi Penganguran ’Dewan Nyari Solusi

Jumat, 17 April 2020 | 23:18 WIB

Dibaca: 570

Dampak Covid 19 Sebanyak 11.000 Warga Menjadi Penganguran ’Dewan Nyari Solusi

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Yasmuri

Bantul –media pastvnews.com, jumlah pengangguran akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) taupun lock down akibat dampak Virus Corona (Covid -19) di Kabupaten Bantul Yogyakarta, hingga Jumat (17/4/2020) siang mencapai sekitar 11.000 orang, maka diharapkan segera ada solusinya.

Berdasarkan hasil konfirmasi yang saya lakukan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertran) Bantul, katanya datanya menunjukan 11.000 yang terpaksa nganggur akibat PHK", kata Wakil Ketua Momisi D DPRD Bantul yang juga membidangi ketenagakerjaan dan Kesehatan, H. Yasmuri S.Pd, M.Pdi, di Bantul, Jumat (19/4/2020).

Menurutnya, dengan adanya fakta itu, maka harus dicari solusinya oleh Pemkab Bantul. Dewan dalam hal ini Komisi D juga ikut berperan aktif untuk mengatasinya sesuai dengan kewenangannya yaitu controling (mengontrol) bujating (penganggaran dan Yudising (regulasi-perundangan).

Kemungkinan sebagian dari mereka nantinya bisa terkafer solusinya oleh Pemerintah Pusat dan sebagian lagi oleh Pemerintah DIY melalui kebijakan terkait dengan itu, namun yang belum terkafer olehnya harus terkafer solusinya oleh Pemkab Bantul.

Tentang regulasi untuk mencari solusi yang belum terkafer itu, hingga kini, informasinya.masih dalam penggodogan dan penajaman oleh Pemkab", tambah Yasmuri yang juga asal Fraksi PKB.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertran Bantul, Isthirul Widilastuti, ketika dikonfirmasi tentang hal itu melalui telepon, membenarkan adanya data tentang jumlah pengangguran itu.

Iya benar datanyan demikian, namun untuk mencari sulusinya masih dalam pembahasan para "penggedhe" (pimpinan) di Pemkab Bantul", kata Isthirul.

Sementara itu, Asek I Setda Bantul, Bambang Guritno, ketika mendampingi Bupati Bantul Drs H. Suharsno saat ditanya wartawan tentang hal itu, di DPRD, tiga hari silam menyatakan, pihaknya sedang mencari solisinya.

Untuk mengkafer mereka yang terkena PHK dan masyarakat miskin, Pemkab akan menganggarkan sekitar Rp 300 miliar di harapkan anggaran bisa dipergunakan tepat sasaran dan efesien", kata Bambang.

Menurutnya, harapannya, mereka yang belum terkafer oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah DIY akan tertangani oleh Pemkab Bantul. Supardi