Politik Dan Hukum
Senin, 15 April 2019 | 21:31 WIB
Bantul -Media online Pastvnews.com - Lintas Politik dan Hukum - Kesuksesan dan tidaknya penyelenggaraan Pemilu 2019 akan didengar dan diketahui oleh dunia (PBB), maka Bantul bertekad untuk mensukseskannya.
Read more
Minggu, 14 April 2019 | 14:24 WIB
Gunungkidul- pastvnews.com masa rehat bagi para politikus di pergunakan untuk berbagai kegiatan dengan keluarga atau mengisi dengan kesibukan yang lain.
Read more
Sabtu, 13 April 2019 | 16:04 WIB
Bantul - Media online Pastvnews.com - Politik dan Hukum - KPU Kabupaten Bantul DIY dipimpin oleh Ketuanya Johan Komara dan didampingi oleh Ketua KPPS TPS 73 Demangan Suradi di kediaman Bupati Demangan Bangunharjo Sewon, Sabtu (13/4).
Read more
Kamis, 11 April 2019 | 16:47 WIB
Bantul - Media online Pastvnews.com, olitik dan Hukum enjelang hari tenang dan pemungutan suara, DPC PPP Kabupaten Bantul DIY menggelar kampanye terbuka dan doa bersama di Lapangan Ringinharjo Bantul (11/4). Awak media Pastvnews.com, melaporkan, doa or
Read more
Rabu, 10 April 2019 | 22:55 WIB
Bantul-pastvnews.com warta hukum dan politik. Dewan Pimpina Daerah (DPD) Partai Sudaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bantul hanya menargetkan satu kursi di DRPD Bantul di pemilu 2019 ini.
Read more
Selasa, 9 April 2019 | 07:08 WIB
Bantul - Media online Pastvnews.com - Lintas Politik dan Hukum Pemilu 2019, Ribuan massa mengikuti kampanye terbuka di lapangan Kridosono rakyat, melimpah peserta dari hadir dari berbagai Kabupaten. Pantauan media dalam dan luar lapangan stadion di lebati Bendera pendukung koalisi adil makmur yang mengusung Prabowo -Sandi untuk memimpin Indonesia
Read more
Selasa, 9 April 2019 | 06:54 WIB
Jogja –media pastvnews.com, 12 hari menjeang pileg dan pilpres H. Prabowo Subianto menghadiri kampanye terbuka di stadiun kridosono kota baru Yogyakarta Senin 8 April 2019
Read more
Selasa, 9 April 2019 | 23:11 WIB
Bantul–pastvnews.com, Media online Pastvnews.com - Lintas Daerah - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dinilai bisa memberatkan pemerintah desa.
Read more