Tim Muslim PH Kasidi Tetap Teguh Perjuangkan Espsi Perkara TKD Maguwoharjo Hadirkan Kesetaraan Di Depan Hukum

Kamis, 15 Februari 2024 | 18:27 WIB

Dibaca: 318

Tim Muslim PH Kasidi Tetap Teguh Perjuangkan Espsi Perkara TKD Maguwoharjo

Yogyakarta - media pastvnews.com, kabar kali ini menyajikan warta hukum. Sidang pidsus tipikor berkait dengan TKD di kalurahan Maguwoharjo tahap awal telah memasuki dakwaan jaksa, kedua esepsi dari penasehat hukum dan ketiga berlanjut sidang Lurah Kasidi pada Senin 12 februari atau sebelum pemilu 2024 atas tanggapan dari Jpu terkait ekspesinya.

Dalam sidang di PN Yogyakarta tersebut, advokad Muslim SH, MHum , ketika dikonfirmasi awak media pasca sidang atas hasil tanggapannya yang beradu dengan 2 jaksa menjelaskan, bahwa telah dicermati secara konprehensif tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) tidak menanggapi eksepsi dari Penasehat Hukum dan yang terjadi hanya dianggap telah memasuki pokok perkara.

Nah perlu di ketahui maupun di fahami bahwa rangkaian esepsi kami itu mengulik secara materiil, karena hal tersebut wajib diuraikan secara jelas cermat dan lengkap kemudian ini merupakan syarat materiil suatu surat dakwaan.

DAKWAAN KABUR

Jika dakwaan tidak jelas dan tidak cermat maka surat dakwaan itu menjadi Surat Dakwaan Kabur (Obscure Libel) atau yang tidak jelas ) maka kami dalam esepsi, PH tetap teguh dalam pendirian sesuai esepsi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf n KUHAP. Papar Muslim.

Sedang Surat Dakwaan JUGA haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain, Syarat Formil dimana surat dakwaan harus menyebutkan identitas terdakwa atau tersangka serta dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa. Kemudian syarat materil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan.

Sedang JPU tidak cermat sebab tidak memuat unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang atau pasal-pasal yang bersangkutan.

Bahkan penuntut umum malah menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur pasal yang dilanggar terdakwa baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidair.

Sehingga Jaksa saat membaca dakwaannya juga tidak cermat dalam menguraikan Tempus Delicti dalam dakwaannya. Tandas Muslim. Di tambahkan oleh Muslim tim PH mencermati terkait dengan dakwaan yang telah dikualifiksikan prematur tidak ada tanggapan dari Jpu.

UANG MILYARAN HARUS DI UNGKAP AGAR JELAS SIAPA PENERIMANYA

Bahkan tentang nilai sewa lahan sebesar Rp 4.023.406.500,- ( Empat milyar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah, siapa yg menerima dan dialoksikan kemana uang tersebut serta atas haknya menerima uang tersebut juga ngak ditanggapi padahal ini suatu hal yang wajib atau harus di uraikan secara transparan dalam uraian secara materiil.

Apalagi dana sebesar Rp. 5.686. 792 467 (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang di narasikan Jaksa dalam dakwaanya dipergunakan untuk proyek lain. Dan pemberian kepada Perangkat Kalurahan Maguwoharjo, harus diungkap diperjelas tetapi kenapa JPU tidak menanggapi ‘kata Nahkoda Tim PH tersebut.

KESETARAAN DI DEPAN HUKUM MANA

Kenapa hal itu justru tidak pernah disinggung dan tidak ada pertanggungjawaban secara hukumnya, sedang lurah kasidi yang hanya melanjjutkan proses Perizinan Sewa Lahan tanah Desa Maguwoharjo justru dihadapkan dengan permasalahan hukum, dimanakah letak Equality Before The Law ? (Kesetaraan di Depan Hukum Mana) Tegasnya 12 feb 2024 pasca sidang.

PENGGUNA KASUS TKD UANG BESAR DI URAI

Kemudian jika sidang pengungkapan isi materiilnya mendapat tanggapan maka, saya kawatir atau PH Muslim dan rekan meyakini kasus TKD yang didalamnya ada pengguna uang sampai milyaran tersebut jika tidak diungkap serta tidak mendapat tanggapan maka akan ada gejolak dimasyarakat.

Dengan demikian itu artinya pemberantasan korupsi tidak akan terungkap dan hanya beralih ke jumlah uang kroco (sedikit) berkutat hanya 100 jutaan (uang kecil) yang hanya mentarget Kasidi, sedang yang gajah tidak diungkap, pengguna uang besar melenggang ’Tandas Muslim kembali.

Melihat hal ini maka tentu akan terkesan pengadilan TKD berdampak tebang pilih atau sangat mungkin dugaan ada bekingnnya agar yang gede tak di usik’ dengan demikian ini akan menjadi preseden buruk di waktu yang akan datang serta akan terus menjadi persoalan siapapun lurah Maguwohajo,

Papar PH Lurah Maguwoharjo Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum. yang satu pandangan dengan Priyana Suharta, S.H.Wahyu Budi Prasetya, S.H. Sita Damayanti Oningtyas SH, berbicara secara lantang dalam mendampingi kliennya agar Maguwoharjo kian membaik. (sidang berlanjut 19 feb 2024) agenda sidang sela) . Tim red

Video Terkait

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar

*) Wajib Diisi