Kembali Ke Index Video


Pragmatisme Merusak Mental Rakyat

Kamis, 21 Maret 2024 | 00:49 WIB
Dibaca: 411
 Pragmatisme Merusak  Mental Rakyat
Assoc.Prof.Dr.Supriyadi,M.Pd Dosen UNS/Mantan Birokrat kabupaten Gunungkidul

Wonosari- Media Pastvnewscom, warta pendidikan, update kritikle untuk membangun Gunungkidul kedepan. Diulas oleh Assoc.Prof.Dr.Supriyadi M.Pd, warga Gunungkidul dosen di UNS Solo.

 

Dalam artikle  redaksi kali ini mengangkat Tema Tentang Pragmatisme sudah sering diucapkan oleh banyak pihak baik Agamawan, Filosof, Pendidik, para opinion leader, aktifis pergerakan,pemburu keadilan, penegak hukum bahkan pemimpin formal,baik ditingkat lokal, regional maupun nasional.

 

Penulis mencoba untuk membahas dari sudut pandang, psikologis, sosiologis, ekonomis dan perspektif edukatif serta moral force yang berkembang di masyarakat kita.

 

Nah secara umum  pragmatisme itu diartikan sebagai aliran dan sikap seseorang yang bergerak berbuat dengan ciri-ciri berfikir pendek, sempit dan instant. Seseorang yang memiliki sifat pragmatis ini umumnya dan secra spesific selalu menginginkan apa yang dikerjakan atau diperbuat tersebut lebih cepat menghasilkan sesuatu untuk dirinya tanpa harus berpikir panjang,

Dan prakteknya ini lebih mengutamakan hasil materi seperti uang maupun barang  dalam sesaat sebagai mesin baik untuk dirinya maupun kelompoknya dari pada output,out come yang terukur secara kualitatif dan bermakna untuk banyak orang,

Dengan demikian jika ini terus dibangun atau terpola maka akan menghasilkan rakyat menjadi mental pengemis atau malas bekerja sehingga tidak bisa berdiri di kaki sendiri atau sulit berdikari.

 

Sedangkan hasil yang diinginkan cenderung pada kebutuhan ekonomis sesaat atau Imunisasi sesaat yang amat pendek. Faktor dan varian yang menyebabkan merebaknya perilaku pragmatis ini antara lain:

1.Kesejahteraan dan keadilan distribusi ekonomi yang tidak merata

2.Penghasilan atau pendapatan pencaharian yang dibawah standar hidup wajar

3.Tidak ada jaminan hidup bagi rakyat yang tdk berpencaharian.

4.Meningkatnya perilaku konsumtif daripada berproduksi.

5.Rendahnya human capital yang berakibat minimnya kreativitas

6.Faktor budaya pintas yang terjadi secara turun temurun.

 

Diera tahun politik yang selalu bergulir dalam setiap pemilu maupun pilkada yang sedang akan berlangsung perilaku pragmatis ini tidak bisa dihindarkan karena penggerak dan pelaku pragmatis memiliki kepentingan dan kesepakatan transaksional yang Cetho welo welo,bahkan dilakukan oleh para penggerak transaksional sebagai pengguna kepentingan.

 

Sehingga muncul Slogan dan terang terangan  Nompo Piro Wani Piro  ( NPWP ) dengan kemunculan cetho welo welo ini tentu akan membuat tidak nyaman dan bahkan untuk memunculkan pemimpin berkualitas sulit dicapai dan hanya dengan kesadaran yang penuh  untuk tidak melakukan Npwp tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita bersama.

 

Tidak bisa dipungkiri memang fakta tersebut telah berlangsung secara masif sejak sistem pemilihan langsung dan berkembang subur sejak tahun 2009 yang lalu.  Apakah problem tersebut bisa dihilangkan ? Tentunya tidak bisa hilang 100 persen, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk menekan perilaku pragmatis.

 

Upaya yang utama harus dilakukan adalah mewujudkan kesejahteraan hidup,dan menghadirkan pemerataan jaminan hidup bagi rakyat tanpa pengecualian.menghadirkan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin dengan padat karya.

 

Selanjutnya mengubah tatanan dan sistem politik yang mampu menekan perilaku transaksional, misalnya penegakan supremasi hukum dalam pemilu, hukuman pidana berat bagi pelaku pemberi dan penerima praktek transaksional, hukuman berat bagi penyelenggara yang tdk menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggara pemilu,

 

Biaya pemilu ditanggung negara secara totalitas dan keterwakilannya dalam legislatif dipersyaratkan dengan sistem proporsional tertutup. Kemudian salah satu yang bisa menekan adalah mengedukasi para kaum intelektual dan opinion leader untuk menjadi support teladan dengan gerakan menjaga integritas yang didanai oleh negara atau pemerintah daerah.

 

Jika berbagai elemen itu mulai dilibatkan sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing maka kemungkinan secepatnya, prakmatisme bisa ditekan, degradasi mental rakyat akan cepat dipulihkan, sehingga pemilu dan pilkada tidak akan menjadi ajang premanisme, makelarisme politik,dan transaksional politik. (Editor M.Nur/ym/ed)

 




Video Terkait


Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi