Kembali Ke Index Video


Dugaan Penyelewengan Dana Pendapatan Asli Desa NJEDOT

Selasa, 5 Januari 2021 | 20:19 WIB
Dibaca: 817
JARWO DAN KAWAN KAWAN MENCERMATI FOTO KOPI SURAT PERNYATAAN

Bantul – Pastvnews.com. Pasca pemilihan lurah  Srimulyo Piyungan  2020  kini memasuki bulan januari 2021  suasana  tak ada  gejolak terkait hasil Pilikades 2020.

Namun  sebagian warga resah  karena mendapat  informasi tertulis tentang  pernyataan Wajiran sebelum pilkades, bahwa Dirinya  telah melakukan penggunan dana  yang  tidak masuk ke rekeing desa Srimulyo,

 

Tetapi justru dugaan uang untuk  cok cokan atau pembayaran joglo limasan di balai desa setempat. Dana yang di maksud sebesar 87.029.000  dari hasil sewa RM /Hotel di kawasan bukit bintang.

Sementara itu  Jarwo  bersama Kang Puji Payung dan Waluyo, pemerhati Pemerintah Desa sekaligus warga Srimulyo yang  tinggal  di Jolosutro  ketika dihubungi wartawan,

 

Bahwa dirinya  mengetahui perihal  kabar penyataan penggunaan uang yang menjadi polemik  atau masalah sebenarnya masih mengganjal dibenak warga sejak sebelum Pilkades. Kenapa demikian ?

Maka pria yang berprofesi sebagai Kuli Bangunan ini lantas lantang bersuara untuk kebaikan di desanya dengan membacakan surat pernyataan Wajiran yang telah di tandatangani pada 30 Januari 2020 lalu.

Menurutnya pernyataan sesuai surat tersebut berbunyi, Menyatakan kebenaran yang sesungguhnya Pertama pada tanggal 22 desember 2019 jam 11.00  wib Bp. Nurdi Antoro meminta menandatangani  2 buah kwintasi bermeterai tertanggal 31 Desember 2014 sebanyak 75.000.000  sebagai DP pembelian Joglo  Nurdi Antoro.

Sedang Kedua pernyataan pada tanggal 31/12/2018  menandatangani  kwintansi  lagi sebesar Rp. 87.029.000 (delapan puluh tuju juta dua puluh sembilan ribu rupiah) pelunasan pekerjaan pendopo joglo limasan Srimulyo  Piyungan Bantul,

Dengan demikian  dua kwintansi ini senilai 162.029.000  seratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah.

 

 

Dalam foto kopi surat penyataan yang di bacakan kuli  bangunan tersebut dinyatakan oleh Wajiran bahwa dua buah kwintansi  bermeterai  saya gunakan untuk  membuat laporan palsu kepada Masyarakat dan pihak pemerintah desa 

Agar terprovokasi  seakan akan sejumlah uang yang tertulis pada dua buah kwitansi betul betul diterima  dan dipergunakan secara pribadi oleh Nurdi Antoro.

Kemudian dilanjutkan

Hal yang sebenarnya  nama yang di maksud Nurdi Antoro  tidak pernah menerima atau mempergunakan sesuai dalam kwintansi.

 

Dalam pengakuan surat tersebut saya buat dengan maksud dan tujuan jahat pribadi saya sendiri dengan merugikan orang lain dan masyarakat dalam hal ini yang sangat di rugikan adalah Nurdi Antoro

 

Hal hal yang berkaitan dengan  persolan Hukum  pidana dan perdata berkaitan dengan dua kwitansi merupakan  tanggung jawab  sepenuhnya di hadapan Hukum dan masyarakat

 

Mencabut resmi tentang legalitas dua kwitansi dan menyatakan tidak berlaku.

Dalam surat tersebut dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya Di tandatangani oleh Wajiran dan yang di tuduh sekaligus sebagai saksi 1. Nurdi Antoro  di ketahuai saksi lain yakni suhardi dan suhadata tertanggal 30 Januari 2020

Mencermati  surat pernyataan ini maka warga sudah memiliki data sejak awal  bulan Februari 2020 yang lalu apalagi di saat ada jaring aspirasi  diberbagai dusun termasuk di Jolosutro juga telah dibahas oleh warga yang disampaikan oleh lembaga BPD dari desa ini termasuk kasus.

Dengan kenyataan tersebut saya  sebagai warga mungkin sementara mewakili rekan rekan, yang perlu di sikapi, seharusnya  Wajiran tidak  boleh seperti itu sebab ini melanggar sumpah dan janji serta bertentangan

Dengan Perda No.13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH BAB V LARANGAN LURAH Pasal 72 Lurah dilarang :

a.merugikan kepentingan umum; b.membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,  anggota  keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c.menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d.melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  warga  dan/atau  golongan masyarakat tertentu; e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;

f.melakukan   kolusi,   korupsi,   dan   nepotisme,   menerima   uang,   barang, dan/atau  jasa  dari  pihak  lain  yang dapat  mempengaruhi  keputusan  atau tindakan yang akan dilakukannya;

j.ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye  pemilihan  umum  dan/atau  pemilihan Kepala Daerah;k.melanggar sumpah/janji jabatan;

l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; 

m.merangkap    jabatan    sebagai    Ketua    dan/atau   Anggota     Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;n.melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; dan

o.melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

BAB VI PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 74 (1) terkait pemberhentian karena : Lurah  diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  c karena: c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah; d.melanggar larangan sebagai Lurah;

Sedang  UNDANG UNDANG DESA  NOMO 6 TAHUN 2014, Pasal 29  Kepala Desa juga di larang dilarang:  a.merugikan kepentingan umum; b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

 

d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa                      

f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak: a.meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b.memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c.menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

 

OLEH SEBAB itu, karena ini sudah terbukti syah dan meyakinkan maka kami mohon pihak yang berwajib untuk mengadili atau memprosesnya sesuai peraturan yang berlaku karena telah bertabiat seperti ini,

Masyarakat dan saya kawatir setelah menjabat periode kedua sebagai lurah bekerja tidak sesuai peraturan dan menyalahkan gunakan wewenang maka akan timbul permasalahan baru.

Kemudian untuk catatan saya,sebenarnya kasusnya tidak hanya ini saja contoh tahun 2017 ada permasalah  dalam pengangkatan pamong desa tidak melalui prosedur yang benar sehingga di tangani Ombusmen DIY,

kemudian berujung Lurah desa Wajiran  dan Camat  Piyungan saat itu diawasi kinerjanya oleh Ombusmen.  Selanjutnya mungkin meletusnya permasalah ini hanya  awal saja.

Penyataan ini murni dari arus bawah tidak ada kaitannya dengan pilkades jago menang atau kalah,

sebab warga sudah tahu sejak beberapa bulan lalu 2020 pra pilkades dan ini sempat tertunda untuk menghindari  gesekan Pilurdes, Pungkas Jarwo yang ditemani 2 rekannya  pada hari minggu 3 Januari 2021. (Tim red/ym/ed/pur)

 

 

 

 

 




Video Terkait


1 Komentar
pryg
Senin, 4 Januari 2021 | 20:56 WIB
mantab!
Balas

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi