Pemisahan Disbudpar Momen Yang Baik, Namun Pemerintah Tidak Serius Tangani

Senin, 5 September 2016 | 20:30 WIB

Dibaca: 1494

Pemisahan Disbudpar Momen Yang Baik, Namun Pemerintah Tidak Serius Tangani

SARYANTO KEPALA DINAS PARIWISATA GUNUNGKIDUL

Wonosari- media Pastvnews.com – Pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sudah di setujui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul. Tinggal menunggu persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal tersebut suatu momentum untuk bisa memaksimalkan masing-masing institusi, seperti Dinas Kebudayaan bisa memaksimalkan dana keistimewaan, seperti yang sudah kita ketahui karena keterbatasan SDM, danais tidak bisa terserab banyak, sehingga perlu untuk konsentrasi penuh untuk menangani ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul, Saryanto, Senin, 05/09/2016, siang.

Lebih lanjut Saryanto menjelaskan, untuk pariwisata seperti yang sudah kita ketahui bahwa pariwisata memang sudah menjadi misi Bupati Gunungkidul. Kendalanya karena wilayahnya yang cukup luas dan semua wilayah sudah dinyatakan sebagai taman Geopark tetapi kita juga terkendala dengan kwantitas dan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk sarana prasarananya (sarpras) yang masih belum memadahi.

Belum masalah destinasi wisata yang muncul dimana-mana, lanjut Saryanto, kalau ada pemisahan ini akan lebih focus untuk menangani pariwisata di Gunungkidul.

“harapan saya supaya Pegawai Negeri Sipil yang diberikan ke Dinas Kebudayaan ataupun Dinas Pariwisata nanti orang yang mempunyai kopentensi dan kemampuan untuk memajukan ke dua dinas tersebut, baik di kebudayaan maupun di pariwisatanya,” masih kata Saryanto.

Karena pariwisata sudah menjadi visi bupati terpilih seharusnya pariwisata juga diperhatikan dan ada penambahan PNS yagng berkwalitas dan mampu untuk menangani baik di dalam kantor maupun dilapangan.

“ Di sini saya mengajukan 8 orang tetapi hanya diberikan 3 orang itu saja yang dikirim yang tua-tua tarikan dari sekdes, ini bukti pemerintah tidak serius untuk menangani kebudayaan dan pariwisata,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, (BKD) Gunungkidul, Drs. Sigit Purwanto, terkait keluhan penempatan PNS di Disbudpar, menuturkan, karena mempertimbangkan dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

“Yang butuh tidak hanya Disbudpar saja dan kalau ada permintaan yang muda ya, belum tentu bisa, mereka khan sudah punya pengalaman kerja di desa, harapan saya, nanti bisa di bina untuk menunjang kelancaran di SKPD masing-masing,” pungkasnya.

Menurut pantauan di daftar jumlah alih fungsi sekdes tahun 2016, Disbudpar mendapatkan 5 orang yang bertugas di Dinas tersebut. W. Joko Narendro.

Video Terkait

Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar

*) Wajib Diisi