Kembali Ke Index Video

Perangi Pungli, Pengkab Gunungkidul Tertinggal Selangkah Dengan KPP Pratama

Wonosari,03/11/2016, Pastvnews.com - Deklarasi bersama dalam rangka untuk memerangi pungutan liar (pungli), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul teryata masih kalah satu langkah dengan Kantor Pembayaran Pajak Pratama Wonosari.

Gimana tidak, karena ternyata KPP Pratama Wonosari sebelum adanya Perpres no.87 tahun 2016 ini turun, sudah mendeklarasikan dulu melakukan penandatanganan bersama tentang program pengendalian gratifikasi, tepatnya hari Kamis, 12 November 2015 di Kantor KPP Pratama Wonosari Gunungkidul.

Pada saat itu penandatanganan bersama yang dilakukan oleh  pejabat eselon IV dari kantor KPP pratama wonosari juga  perwakilan –perwakilan dari para WP (Wajib Pajak), Stake holder dan disaksikan oleh Kepala KPP Pratama Wonosari, M. Taufiq, SE MT juga dari ungsur Pengkab Gunungkidul yang diwakili oleh PJ Sekda Gunungkidul, Drs. Supartono yang sekaligus Kepala  DPPKAD Kabupaten Gunungkidul.

Pada waktu itu penandatangan bersama saat itu digabungkan dengan hari pahlawan.

“ Para pahlawan kita dulu mereka berjuang yang ada adalah jiwa berkorban, semangat berkorban, semangat patriotisme,semangat heroik, tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan apapun. Singkron dengan momentum ini, yang ada adalah cinta tanah air nusa dan bangsa, Pelayanan yang tanpa pamrih ini tentu dengan ketulusan hati karena kita sudah digaji dengan uang rakyat,” jelasTaufiq pada saat itu.

Sementara hari Kamis, 03/11/2016, ini di deklarasikan bersama  untuk memerangi pungli,  merupakan momentum yang sangat baik untuk menguatkan bagi KPP Pratama Wonosari, yang satu tahun yang lalu sudah melakukan program pengendalian gratifikasi dengan melakukan penandatanganan bersama, kata Taufiq, setelah menghadiri penandatanganan di Gedung Sewoko Projo, Kamis,03/11/2016.

“ya ini suatu momentum yang bagus sebagai penguat kami yang setahun yang lalu kita sudah melakukan, jadi ini seiring sejalan, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Kajari, Kapolres, dan Ketua PN Wonosari, memang kita selaku aparat pelayan pemerintah, ya, pelayanan itu harus bebas yang akan memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi.

Kalau biaya penekanan investasi itu lebih bagus, jadi menggali potensi pajak lebih mencerminkan kegiatan perekonomian yang sebenarnya, dan ini angin segar bagi saya,”pungkas Taufiq.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Suharno SE, yang ikut menandatangani deklarasi tersebut mengapresiasi dengan diadakan deklarasi bersama ini, karena mengawali Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul harus berjalan dengan baik sesuai dengan aturan.

Ini adalah amanat presiden, Keputusan Presiden (Kepres) No. 87 tahun 2016 yang menyatakan sapu bersih pungli, ini yang harus ditindaklanjuti bersama, tutur Suharno.

“ini membuka lembaran baru, kalau kemarin ada kesalahan-kesalahan sekarang mulai dibenahi dan tidak ada ampun setelah deklarasi ini,”tegasnya.

Terkait Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli), ia menjelaskan, kalau team ini ada koordinasi dengan DPR tetapi yang jelas diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, pungkasnya. W. Joko

Video Terkait

• KUDA LUMPING PUTRI BANYAK DI MINAT REMAJA DAN BUNDA BUNDA