Kembali Ke Index Video


BAGAIMANA PENGALOKASIAN DANA KEISTIMEWAAN DIY ?

Sabtu, 20 Juni 2015 | 21:24 WIB
Dibaca: 1832
  BAGAIMANA PENGALOKASIAN DANA  KEISTIMEWAAN  DIY ?
dok foto Pakualam ke VIII

Media - PASTVNEWS.COM, Jogja memang Istimewa hal ini diawali dari perjuangan masyarakat Jogjakarta yang panjang dan cukup melelahkan, namun akhirnya tercapailah Jogja Istimewa.

Dengan adanya Jogja tetap Istimewa itu maka, imbasnya muncul dana keistemewaan, yang disebut DANAIS. Bersorak gembira masyarakat DIY yang terdiri dari Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Madya Yogyakarta, karena ada dana Keistimewaan tersebut untuk nguri uri seni dan kebudaya

Bagaimana pengalokasian dan cara meraih dana keistimewaan tersebut ?

Kewenangan ke - Istimewaan berada di Pemerintah DIY,  yang sudah diatur dalam UU No. 13 Thn 2012 tentang DIY dan di jabarkan melalui PERDAIS. Begitu banyak dasar hukum untuk meng- alokasi-kan dan menyalurkan dana keistimewaan tersebut, dasar hukumnya dari UU No.13 2012 tentang Keistimewaan DIY, sampai ke Pergub 37 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana Keistimewaan.

Dan sebenarnya DANAIS berasal dari APBN dalam kerangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY, dan diperuntukan  Pemerintah Propensi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara. Yang sebelumnya sudah diajukan oleh Pemda DIY dan dianggarkan dan  kemudian ditetapkan dalam APBN.

Pengalokasian dana Keistimewaan.

Danais hanya bisa dialokasikan untuk kegiatan Pemberdayaan masyarakat (berupa seni budaya) dan dialokasikan untuk hibah barang (sarpras seni budaya) dan tidak diperbolehkan berupa bantuan atau stimulant atau hibah berupa uang.

Meraih dana Keistimewaan.

Kuncinya di Pemberdayaan seni dan budaya, masyarakat apabila akan mendapatkan dana Keistimewaan tentunya harus memberdayakan masyarakat dulu melalui seni dan budaya.

Contoh : Membuat kolompok (grup) seni yang telah memiliki Legalitas Kelompok yang dibuktikan dengan keterangan organisasi kesenian kemudian diajukan oleh pemerintah desa kepada kepala Dinas kebudayaan DIY selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

 Kalau hibah barang /jasa/Sarpras seni budaya diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia, dan biasanya dihibahkan untuk prioritas penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai Masyarakat DIY  sudah sadarkan, bahwa semua yang bisa diraih  tersebut tidak lepas dari jasa-jasanya SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO  IX DAN PAKU ALAM VIII. Kata salah satu sumber terpercaya namun enggan di sebut dalam muatan“WJN




Video Terkait


Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi