Kembali Ke Index Video


6000 Prona Di Gunungkidul Tak Sebanding Permintaan "Ini Lhoo Mengurus Prona Gratis !

Selasa, 23 Juni 2015 | 11:35 WIB
Dibaca: 1469
6000 Prona Di Gunungkidul Tak Sebanding Permintaan "Ini Lhoo Mengurus Prona Gratis  !
KEPALA BPN GUNUNGKIDUL YOHANES MENGURUS PRONA ITU GRATIS, LOOOHH !!

Wonosari – program prona di Gunungkidul terkait setifikasi tanah masih menjadi sorotan masyarakat. Di katakan oleh Kepala kantor BPN Wonosari, Yohanes Suparna tahun 2015 ini kuota prona diwilayah seluruh Gunungkidul ada 6000 program prona.

Lebih lanjut Kepala BPN tersebut, menyampaikan kepada media, Senin 22 Juni 2015, 6000 prona itu menyebar diseluruh wilayah Gunungkidul, itupun kami  tidak tahu berapa jumlah rata-rata di setiap Kecamatan, tetapi kalau untuk per-Desa biasanya rata-rata antara 100 sampai 150.

 Kita memang memberikan reword kepada desa-desa yang tahun lalu memberikan layanan prona yang tidak memiliki maslah atau lancar. Terkit berita yang mengemuka hingga di beritakan, maka  tambahan untuk sampai 200 itu hanya 1 desa saja yaitu desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus. “Kata Yohanes.

Ketika di tanya apa prosedur mendapatkan prona, maka di jawab, prosedur untuk mendapatkan prona adalah sebelum tahun berjalan, desa yang masih membutuhkan sertifikasi melalui program prona  itu mengajukan, kemudian kita bagi sesuai dengan permohonan desa  kalau kuota program pemerintah masih ada, dan kalau tidak cukup, ya kita bagi.

Pengalaman kemarin kuota program prona hanya mendapatkan mendapat jatah 6000 bidang, tetapi pengajuan program prona melalui desa ada sebanyak 9500, oleh karena jumlah permintaan masyarakat tidak imbang dengan program pemerintah, makanya kita bagi antara 100 sampai 150 per desa, “jelas kepala BPN Kab. Gunungkidul tersebut.

Ketika  di tanya apakanh program prona setiap pemohon di pungut biaya ? di jelaskan, program prona ini BPN tidak memungut biasa sedikitpun alias gratis, karena  biaya sudah ditanggung oleh pemerintah.

Tetapi yang berkaitan dengan syarat  tentu masyarakat tidak gratis, seperti foto copy, materai dan sejenisnya itu ditanggung oleh masyarakat, Sekali lagi biaya untuk ke BPN tidak ada.

Sedang terkait media meminta data falid berupa daftar jumlah dan daerah mana saja, Bapak Yohanes tidak memberikan, dan justru malah mengatakan  nama untuk bahan pemberitaan atau data lain  penerima prona memang hal itu tidak boleh keluar “Jelas itu ! Pinta “kepala kantor BPN wonoari Bapak Yohanes Supama, mengakhiri perbincangan dengan media pastvnews.

Penolakan Kepala BPN tersebut yang tidak memberikan data valid setengah menghambat kerja media padahal bertujuan agar kinerja pemerintah bisa lebih baik "lantas ada apa tidak di perbolehkannya  itu ?  "WJN/NUR 




Video Terkait


Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi