Kembali Ke Index Video

Gunungkidul Pemotongan DAU Berdampak Target Pajak Tidak Tercapai

Wonosari, (Pastvnews.com) – Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebesar 138 milyar, teryata berdampak disemua sektor, termasuk pencapaian target pajak di tahun 2016 sebesar Rp. 217 milyar terancam tidak tercapai.

Hal ini disampaikan oleh Boby Setyo Muktiono, Kasie Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Wonosari, Sabtu, 26/11/2016 siang. Dengan pemotongan DAU di Kabupaten Gunungkidul, sangat berpengaruh sekali dalam perputaran ekonomi, akibatnya pengaruh juga terhadap pajak.

“Yang jelas sangat pengaruh sekali dengan dipotongnya DAU tahun 2016 ini, sekarang kalau DAU dikurangi 138 milyar yang seharusnya bisa terserap oleh pelaku usaha di Gunungkidul, seperti kontruksi, jalan, atau pengadaan  seragam misalkan, khan, perputaran uang dipelaku usaha itu, tetapi ketika itu tidak ada, otomatis pajaknya juga tidak ada, karena tidak ada sumber yang masuk,”jelas Boby.

Sedangkan, lanjut Boby, KPP Pratama Wonosari target pajaknya naik 40% dari pencapaian tahun kemarin (2015), yang mana tahun kemarin bisa mencapai target 85% atau  154 milyar sedangkan tahun 2016 ini ditarget bisa mencapai 217 milyar.

“sampai saat ini kita baru bisa mencapai 52% dari 217 milyar tadi, tetapi karena selain karena pemotongan DAU tadi juga karena kondisi ekonomi secara keseluruhan, dan biasanya trend pembayaran  puncaknya di bulan Desember, biasanya bisa mencapai 30% -35%,” terangnya.

Dengan trend seperti itu, masih kata Boby, maka  optimis sampai akhir Desember 2016 paling tidak bisa mencapai target minimal seperti tahun 2015, apalagi para bendara SKPD, proyek-proyek SKPD biasanya cairnya akhir tahun, dan kontribusinya mencapai 45% sendiri.

“kita berkometmen, minimal bisa mencapai angka seperti tahun kemarin yaitu 85%,” jelasnya.

Ketika ditanya strategi untuk mencapai target, Boby menjawab ada beberapa kegiatan yang dilakukan termasuk sosialisasi-sosialisasi dan pengawalan para bendahara untuk didampingi, jangan sampai kesulitan membayar kewajibanya hanya karena tidak tahu.

“Kita mengupayakan  sosialisasi-sosialisasi dan pengawalan  para bendahara kita dampingi termasuk sampai ke bendahara desa, jangan sampai kesulitan membayar kewajibanya hanya karena tidak tahu, karena perputaran uang di desa pada saat ini sekitar 200 milyar yang menyebar ke 144 desa, pungkasnya. W. Joko Narendro

Video Terkait

• Dorong UKM berkembang KPP gelar pelatihan ukm via medsos