Kembali Ke Index Video

Mis Data Antar Instansi Kendala Pengentasan Kemiskinan Di Bantul

Bantul - Pastvnews.com media online-lintas daerah, Adanya mis (salah dan ketidaksesuaian) data antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul DIY dengan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kendala dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Bantul.

Hal itu terungkap pada Forum Group Discusion (FGD) tematik upaya pengentasan kemiskinan Kabupaten Bantul, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) kabupaten ini di Bantul, Kamis (17/1/2019).

Pada kesempatan ini wakil Bupati Bantul Drs. H. Abdul Halim Muslih pada saat membuka kegiatan ini mengatakan semua  OPD di Kabupaten Bantul harus menekan angka kemiskinan meskipun banyak mengalami kendala.

Salah satu kendala yang ada dan harus diatasi adalah adanya mis data yang ada di Pemkab Bantul dengan yang ada di BPS. Pemkab Bantul harus paham data yang ada di BPS.

Maka pada kesempatan ini diadakan kegiatan diskusi untuk mengentaskan kemiskinan dengan menghadirkan nara sumber dari BPS yaitu Made A, dan dari akademika Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro.

Made A mengatakan kita semua perlu paham tentang arti mengenai angka atau data kemiskinan di BPS. Misalnya tentang istilah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Itu semua apa artinya harus diketahui. Istilah-istilah di BPS memang tidak memasyarakat.

Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan kepada OPD yang ada. BPS sendiri dalam menganalisa dan mengolah data mempergunakan metode yang khusus.

Sementara itu Prof. Dr. Drajat Kuncoro mengungkapkan Bantul memang perlu menekan angka kemiskinan yang ada. Target penurunan angka kemiskinan yakni 8,5%. Ini merupakan  tantangan bagi Pemkab Bantul.

Berbagai cara telah ditempuh oleh Pemda DIY dalam upaya mengatasi kemiskinan diantaranya pemberian bantuan  Rp. 1.000.000 kepada orang miskin, namun hal itu belum menyelesaikan masalah. Meskipun mengentaskan kemiskinan di Bantul tidak mudah, akan tetapi perlu adanya semacam pemaksaan yang dilakukan oleh OPD.

Target pengentasan kemiskinan di Bantul harus tercapai. Sementara persoalannya berdasarkan data dan fakta masih banyak kecamatan di Bantul yang angka kemiskinannya masih tinggi. Kecamatan di pedesaan yang tinggi diantaranya Dlingo dan Imogiri sedangakan di perkotaan di Kasihan.

Data itu semua harus dicermati dalam arti pengentasan kemiskinan yang pendekatannya ada dua berdasarkan kebutuhan dan pengeluaran.

Meskipun gajinya tinggi kalau pengeluarannya sedikit menurut data di BPS justru orang tersebut kategori miskin. Persoalannya sebaiknya perlu sinergitas antara kabupaten dan kota dalam mengatasi kemiskinan.

Mudrajad menambahkan untuk mengatasi masalah yang ada maka perlu gerakan ekonomi rakyat dalam arti pengalokasian sumber daya, identifikasi dan pencermatan orang serta daerah miskin.

Data menunjukkan bahwa di DIY Kabupaten Sleman penyumbang ekonomi nomor satu, Kota Yogya nomor dua dan Bantul nomor tiga.

Banyak masyarakat yang sebenarnya itu ekonominya lemah menghabiskan uang yang cukup tinggi untuk membeli rokok, pulsa, kredit kendaraan bermotor, dan hal-hal yang tidak penting lainnya. Bahkan ada yang karena untuk memenuhi itu tidak mampu dan tidak sanggup membiayai pendidikan anaknya.

Sementara itu, kepala BAPEDA Bantul Ir. Fenty Yudhasyanti mengatakan kegiatan diskusi ini perlu dilakukan dengan tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul bisa terarah dan membuahkan hasil yang optimal. Diskusi ini berlangsung sehari diikuti oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.’Supardi.

Video Terkait