Kembali Ke Index Video


Hutang Indonesia membengkak 87 triliun target pajak minus 100 triliun ?

Senin, 17 November 2014 | 20:05 WIB
Dibaca: 1695
Hutang Indonesia membengkak 87 triliun target pajak minus 100 triliun ?
RAKERDA PDIP TERKAIT AKAN ADANAY KENAIKAN BBM

Media online PASTVNEWS.COM, Kabar harga  BBM mau naik mendapat tanggapan beragam, bahkan meski mendapat kritikan dan tentangan dari berbagai elemen, terutama mahasiswa,Sedang kalangan internal PDI Perjuangan, rencana kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintahan Jokowi-JK sudah bulat. Dasar utama bbm mau naik karena alasan defisit negara.

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Prsitiyanto mengatakan kenaikan harga BBM menjadi alternatif guna menyelamatkan negara,di mana masa pemerintahan SBY mewariskan persoalan yag berat. Hasto pun menyebutkan adanya warisan defisit ganda yang berpengaruh pada fiscal.

Selain itu target penghasilan dari pajak dinilainya gagal. Reformasi perpajakan juga gagal sehingga target pajak minus Rp 100 triliun.

“Pemerintahan SBY memberi  warisan persoalan yang berat. Kenaikan BBM ini juga merupakan warisan yang ditinggalkan SBY. Sehingga pemerintahan Jokowi-JK perlu menaikan harga BBM agar negara tidak bangkrut” ujar Hasto di sela-sela Rakerda PDI Perjuangan DPD PDIP Yogyakarta.

Hasto menambahkan tidak hanya target pajak yang gagal. Kondisi yang parah juga disebabkan hutang  Indonesia beserta bunganya yang terus membengkak, yang rata-rata pertahun bisa mencapai Rp 87 triliun.

Hasto juga menjelaskan warisan pemerintahan SBY ini berbeda ketika Megawati memberi warian kepada pemerintahan setelahnya. Warisan persoalan bangsa era pemerintahan Megawati tidak sebesar seperti sekarang.

Tidak banyak persoalan yang dapat menganggu jalannya roda pemerintahan di periode selanjutnya.

Meski mendapat berbagai warisan persoalan, imbuhnya, hal ini tetap akan di jalankan karena sudah menjadi konsekuensi politik sebagai partai pemenang pemilu yang harus menjalankan estapet kepemerintahan. Apalagi rakyat telah member kepercayaan dan amanah tersebut harus dijalankan.

“Keputusan kenaikan harga BBM nantinya ada di ranah eksekutif. Dan kebijakan relokasi ini bukan kebijakan tunggal.

Oleh karenanya nanti juga ada langkah-langkah penghematan di sektor lain. Dan reformasi perpajakan juga akan mengunakan system online, seperti telah dilakukan di Surabaya dan Sumatera Utara. Hingga pada akhir penerimaan pajak akan mengalami kenaikan” sebutnya. anjar




Video Terkait


Tidak Ada Komentar

Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi