Politik Dan Hukum

Usai Masuk Penjaringan Balon Bupati…

Senin, 16 September 2019 | 22:42 WIB 0 comments

Bantul- media pastvnews.com, penjaringan Balon Bupati Bantul periode tahun 2020 -2025 partai PDIP telah memulai menerim berkas bagi para kadindat hasil penjaringan untuk melengkapi berkas sejak 16 September 2019.

6 Kadindat Balon Bupati Bantul…

Senin, 16 September 2019 | 21:19 WIB 0 comments

Bantul - Media online Pastvnews.com, update warta lintas Politik dan Hukum, Nuansa politik pemilukada Kabupaten Bantul DIY tahun 2020 kini telah terasa.

Aksi Mendukung Revisi UU KPK Di…

Kamis, 12 September 2019 | 21:37 WIB 0 comments

Yogyakarta-Pastvnews.com, warta politik aksi mendukung revisi UU KPK di titik nol Kota Yogyakarta (depan Kantor Pos Pusat) oleh sekolompok orang, pada Kamis (12/9) siang sedang ditempat yang sama juga ada unjuk rasa sejenis oleh sekelompok massa yang menamakannya Aliansi Masyarakat Yogyakarta.

AKSI SOLIDARITAS MENDUKUNG REVISI…

Rabu, 11 September 2019 | 23:40 WIB 0 comments

Yogyakarta - Media online Pastvnews.com - Lintas Politik dan Hukum - Aksi solidaritas mendukung akan adanya revisi UU KPK , digelar di titik nol Yogyakarta , oleh kelompok orang yang menamakan dirinya dan tergabung dalam "Aksi solidaritas masyarakat kopi (MASKOP), Rabu (11/9). Revisi UU KPK sudah masuk dalam proggram legislasi nasional DPR RI. Revisi UU nomor 30 pemberantasan Korupsi 2002 tentang Komisi (KPK) yang telah digulirkan MPR , menjadi tuntutan demokrasi untuk mewujudkan lembaga anti korupsi yang independen", demikian Koordinator Umum Aksi Solodaritas MASKOPI, dalam orasinya, yang berlangsung di titik nol Yogyakarta, Rabu (11/9). Menurutnya, revisi UU itu juga untuk mewujudkan lembaga (KPK-red) yang profesional dan transparan . Maka dari itu MASKOPI yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat Yogya peduli KPK menyatakan sikapnya. Pernyataan sikap yang pertama adalah kerja pemerintah akan maksimal kalau antar instansi bisa menjalankan fungsi koordinasi. Maka dari itulah KPK butuh pasal pengawasan, karena transparansi kinerja KPK harus diketahui oleh masyarakat. Kedua, UU KPK harus direvisi bukan berarti memperlemah, akan tetapi merubah strategi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dalam memperkuat serta mempertegas arah strategi pemberantasan korupsi. Pernyataan yang ketiga adalah revisi itu sebagai upaya reformasi dan memperkuat kedudukan dan profesionalisme lembaga antirasuah tidak hanya azaz independensi, KPK juga harus adil dan tidak tebang pilih serta harus mengedepankan asas 'aquality before the low'. Pernyataan yang selanjunya bahwa revisi UU KPK langkah menjadikan lembaga itu lebih adil dan obyektif. Bakan berarti akan menghilangkan eksistensi dan independesi KPK, karena tetap mengedepankan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan hak azazi manusia (HAM)", lanjut Mulyadi. Ia menambahkan, pernyataan yang ke lima adalah Dewan Pengawas KPK salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK. Dengan dimasukannya dewan tersebut ditujukan agar kinerja KPK menyelamatkan uang negara dapat dilakukan dengwn optimal. Aksi solidaritas yang berlansung sekitar 45 menit sejak sekitar pukul 13.20 Wib kali ini, berlangsung tertib dan aman.’Supardi

Forum Dekan FH - Ketua STIH Muhammadiyah…

Selasa, 10 September 2019 | 19:21 WIB 0 comments

Yogyakarta,- MEDIA PASTVNEWS.COM, Politik dan Hukum - Forum Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia menolak terhadap Rencana Revisi Undang Undang KPK, karena dinilai sebagai upaya melemahkan KPK dalam bekerja sebagai penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Danrem 072/Pmk, M. Zamtoni Berharap…

Rabu, 4 September 2019 | 08:32 WIB 0 comments

Yogyakarta -pastvnews.com, Kondusutifitas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Indonesia mini harus selalu terjaga. Keamanan harus dipelihara bersama-sama. Termasuk di dalamnya awak media.

Penuhi Nadhar Usai Di Lantik Jadi…

Senin, 2 September 2019 | 21:54 WIB 0 comments

Yogyakarta - Media online Pastvnews.com - Politik dan Hukum - Seusai diambil sumpah dan janjinya (dilantik) menjadi angota DPRD DIY periode 2019/2024.

PDIP Bantul 11 Kursi Penuhi Syarat…

Jumat, 30 Agustus 2019 | 21:04 WIB 0 comments

Bantul - Media online Pastvnews.com –warta lintas politik dan hukum - Meski perolehan kursi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Bantul DIY pada pileg 2019 sebanyak 11 atau memenuhi prasyarat untuk mengusung sendiri calon Bupati pada pemilukada 2020, akan tetapi PDIP Bantul ini tetap memberikan peluang secara terbuka kepada fraksi lain yang ingin berkualisi dengannya.