Masyarakat Gunungkidul Tuntut Bupati dan Wakil Prioritaskan Pendidikan

Minggu, 22 November 2015 | 12:05 WIB

Dibaca: 1570

Masyarakat Gunungkidul Tuntut Bupati dan Wakil Prioritaskan Pendidikan

PARA CABUP DAN CAWABUP GUNUNGKIDUL

Wonosari, media pastvnews.com, Jumat 20 November 2015, Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanggal 09 Desember 2015 nanti, isu pendidikan kerap menjadi “ barang dagangan” para calon bupati untuk mendulang dukungan masyarakat.

Mewakili masyarakat Gunungkidul, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama dengan Patembayan Among Siswo Gunungkidul (PAS GK), menyelenggarakan saresehan Pendidikan bersama seluruh pasangan calon Bupati dan Wakilnya, 20/11/2015, di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunungkidul.

Melalui forum tersebut masyarakat Gunungkidul menuntut komitmen parea kepala daerah yang nanti terpilih untuk memprioritaskan kemajuan pendidikan.

Saresehan bertajuk “Pendidikan Gunungkidul, Mau dibawa kemana ? Ini menjadi sarana untuk mendalami dan mengukur komitmen para kandidat kepala daerah terhadap arah pembangunan pendidikan Kabupaten Gunungkidul 5 tahun mendatang.

Peran kepada daerah penting karena meski kualitas layanan pendidikan terbelakang, sehingga saat ini kabupaten Gunungkidul masih juga belum memiliki Peraturan Daerah atau regulasi lain tentang pendidikan.

Kami ingin mendorong komitmen politik kepala daerah terpilih untuk menjamin perbaikan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan di Gunungkidul, ujar Kangsure Suroto, sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Satu Karsa Karya .

Pemilukada bisa menjadi cara strategis membangun komitmen dengan pasangan cabup-cawabup dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk memastikan mereka memenuhi komitmen yang dibuat ketika masa kampanye.

Kwalitas layanan pendidikan Gunungkidul memang masih terbelakang dari seluruh kabupaten di provinsi D.I. Yogyakarta. Sarana-prosarana pendidikan banyak yang rusak berat.

Data pokok pendidikan tahun 2012 mengungkapkan adanya 406 ruang kelas di kabupatern ini yang rusak berat dan membutuhkan perbaikan segera.

Persoalan pendidikan di Gunungkidul tidak terbatas pada sarana dan prasaranan saja. Kabupaten ini memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) yang rendah, terutama pada jenjang SMA.

Dari 100 anak usia SMA, 47 diantarannya tidak bersekolah, sementara itu jenjang SD dan SMP dari 100 anak usia sekolah, 18 diantarannya tidak bersekolah.

Dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN sebenarnya sudah cukup besar. APBN pendidikan tahun 2015 mencapai Rp. 408,5 trilyun atau 20,59% dari total belanja anggaran. Sedangkan alokasi fungsi pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 mencapai Rp. 820,766 miliar atau 49,66% dari alokasi APBD.

Terkait regulasi, Kangsure Suroto menambahkan, pemerintah harus segera mempercepat pembahasan Peraturan Daerah dan kebijakan lain agar pembangunan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arah dan dasar kebijakan yang kuat.

Tantangannya tinggal terletak pada kehendak politik kepada daerah yang nanti menjabat untuk mengelola anggaran tersebut secara tepat, pungkas Kangsure. WJN.